UU Kebudayaan Tingkatkan Ketahanan Budaya

foto
RUU Kebudayaan bakal mendorong ketahanan budaya dan pembentukan karakter bangsa. Foto: ist.

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan berharap Undang Undang tentang Kebudayaan yang masih dalam pembahansan RUU dapat meningkatkan ketahanan budaya bangsa.

“RUU Kebudayaan ini isu dasarnya mendorong ketahanan budaya dan pembentukan karakter bangsa. Perang jaman sekarang menggunakan kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat Seminar Nasional Kebudayaan di Jakarta, Rabu (8/2), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan anak-anak sekarang lebih memahami bahasa asing dibandingkan bahasa daerahnya karena bahasa daerah tidak ada di layar kaca.

Oleh sebab itu Ketahanan budaya menjadi isu dasar untuk muncul dalam undang-undang ini. Selain itu dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang mampu berinovasi berbasis ilmu pengetahuan dan identitas.

“Saat ini sekolah hanya memberikan ilmu pergi. Setelah mendapat ilmu lalu pergi meninggalkan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Dapat menguasai bahasa lain dianggap sebagai kemajuan. Kita tidak ingin masyarakat meninggalkan identitasnya,” kata dia.

Selain itu diharpkan dengan adanya Undang-Undang Kebudayaan akan membentuk masyarakat yang adaktif dalam menghadapi perubahan, menjalin komunikasi lintas budaya, berfikir terbuka dan kritis serta kolaborasi.

“Komunikasi lintas budaya adalah prinisp yang lebih maju satu langkah dari keragaman. Keragaman hanya mengakui perbedaan saja tetapi tidak menyatu, semua bergerak masing-masing,” kata dia.

Sementara itu Ketua Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan ketahanan budaya akan membentuk masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang sehat dan tidak gampang terpecah belah.

Selain itu dia mengatakan Undang-Undang Kebudayaan ini bukanlah bentuk pembatasan bagi penggiat kebudayaan untuk berekspresi. “Kebebasan ekspresi tetap dijamin, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila,” kata dia.

Pembahasan RUU ini adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengenai peran Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Anang: Harus Dikonkretkan
Sebelumnya secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan komitmen pemerintah untuk memperhatikan aspek seni dan budaya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia harus dikonkretkan dengan kebijakan politik nyata.

“Jika tidak, niatan tersebut hanya berujung retorika saja,” kata Anang Hermansyah kepada Republika.co.id di Jakarta. Anang mengemukakan pula mengenai urgensi pembentukan badan khusus tentang kebudayaan. Terlebih, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya penguatan sektor seni dan budaya.

Anang merespons pernyataan Presiden dalam acara Forum Rektor yang menyebutkan tentang perlunya pengembangan seni dan budaya untuk menunjang perekenomian di sektor pariwisata.

“Saya menyambut baik pernyataan Presiden tentang pengembangan seni dan budaya,” ujar anggota Fraksi PAN ini. “Harapannya, pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang konkret.”

Dalam pembahasan RUU Kebudayaan yang saat ini masih berlangsung di DPR, kata Anang, direkomendasikan agar dalam RUU Kebudayaan dibentuk lembaga kebudayaan yang sifatnya independen dengan difasilitasi Pemerintah.

Dalam rapat awal Februari lalu, disepakati paling lambat pengesahan RUU Kebudayaan menjadi UU pada 17 April 2017.

Menurut Anang, salah satu yang krusial dalam pembahasan RUU Kebudayaan, yakni terkait dengan lembaga khusus yang membidangi sektor budaya. (sak)

Add Comment