Disayangkan, Situs Purbakala Bukan Prioritas Daerah

foto
Peran pemerintah daerah terhadap penanganan situs purbakala minim. Foto: Detik.com.

Masih banyak situs purbakala peninggalan kerajaan Majapahit di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang kurang terawat dengan baik. Terbatasnya anggaran membuat pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim tak bisa berbuat banyak.

Seperti Situs Tribuwana Tungga Dewi di Desa Klinterejo, Kecamatan Sooko yang dirawat ala kadarnya sehingga tak dilirik wisatawan. Candi Minakjinggo di Trowulan juga kondisinya cukup memprihatinkan. Penelitian yang tak tuntas membuat rekonstruksi candi sesuai bentuk aslinya jalan ditempat.

Dan masih banyak lagi situs-situs lain yang kondisinya tak kalah memprihatinkan. Kondisi itu diperparah dengan sikap Pemkab Mojokerto yang hanya menyedot pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mau ikut merawat.

Di sela-sela kunjungannya ke Museum Majapahit di Trowulan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy sempat menyindir Pemkab Mojokerto, yang dinilai hanya mengambil keuntungan atas keberadaan situs Cagar Budaya Majapahit, namun tidak memberikan imbal balik untuk perawatan.

Sindiran tersebut disampaikan pria kelahiran Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun usai mendengar penjelasan dari pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur di Trowulan. Pihak BPCB menyatakan jika selama ini tidak ada kontribusi dari Pemkab Mojokerto, padahal Pemkab Mojokerto mengambil retribusi di sejumlah situs.

“Yang memungut restribusi disini Pemkab tapi tidak memberikan bantuan apapun untuk perawatan situs. Mereka memungutnya dimana, pintu masuk itu? Pemkab ini sak enak-enake udel ae (Pemkab ini seenaknya saja),” ungkapnya seperti dikutip Beritajatim.com, beberapa waktu lalu.

Muhadjir menginginkan pihak pemda maupun BPCB duduk bersama mengatasi persoalan ini. “Dengan anggaran yang terbatas kami terus urus (situs-situs terbengkalai), agar tahap demi tahap situs-situs bisa terpelihara dengan baik, perlu ada cara-cara kreatif supaya berlangsung cepat,” katanya.

Ke depan, lanjut Muhadjir, situs-situs purbakala harus direvitalisasi supaya menjadi destinasi wisata yang menarik turis mancanegara. Pihaknya berharap kunjungan wisatawan bisa menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Seperti situs Trowulan ternyata pihak pengelola (BPCB Trowulan) tak memungut apa-apa. Untuk siswa tak masalah, kalau turis asing tidak betul. Kami revitalisasi tempat parkir, tempat ibadah, souvenir seusai ciri khas situs,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tambah Muhadjir, pihaknya berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pasalnya, selama ini sebagian pemda menganggap merawat situs purbakala tak menjadi prioritas dan membebankan sepenuhnya tanggungjawab perawatan ke pemerintah pusat. Di sisi lain pemda menikmati PAD dari situs-situs yang menjadi destinasi wisata, seperti dari retribusi parkir dan tiket masuk.

“Ada juga pemerintah daerah yang belum menjadikan situs purbakala sebagai prioritas tergantung daerahnya dan besar kecilnya PAD. Saya minta duduk bersama agar kedua belah pihak bisa mengambil manfaat. Memang ini wilayah pemerintah pusat, namun pemda banyak mengambil manfaat salah satunya sebagai destinasi wisata,” terangnya.

Jika sinergi itu berjalan dengan baik, Muhadjir juga berharap keberadaan situs purbakala menjadi wahana pendidikan karakter para generasi penerus bangsa. “Sehingga nanti kami harapkan situs-situs semacam ini menjadi tujuan para siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, bahwa nenek moyang kita tak kalah hebat dengan bangsa lain,” tandasnya. (sak)

Add Comment