Menjaga Lawu Sebagai Lanskap Cagar Budaya

foto
Proyek geothermal di Gunung Lawu mendapat penolakan. Foto: SiagaIndonesia.com.

Masyarakat dari berbagai elemen menyuarakan seruan yang sama, menyikapi rencana eksplorasi panas bumi yang akan dilakukan oleh Pertamina selaku perusahaan Negara pemenang tender senilai trilyunan rupiah di gunung Lawu.

Selain tokoh masyarakat, para pecinta alam dan pemerhati budaya, penolakan juga dilakukan oleh Dewan Pemerhati Penyelamat Seni dan Budaya Indonesia ( DPPSBI ) dengan cara memasang spanduk Save Lawu di jalur pendakian dan beberapa titik jalan di kawasan wisata Tawangmangu.

Sebagai Lembaga Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia, DPPSBI pada 9 Maret 2017 telah mendaftarkan gunung Lawu ke Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Tengah di Prambanan, sebagai kawasan lanskap cagar budaya yang di terima langsung oleh Kepala sub Bagian Tata Usaha BPCB Jawa Tengah di Prambanan.

Didaftarkanya gunung Lawu sebagai kawasan lanskap cagar budaya menurut Ketua DPPSBI , demi menjaga kelestarianya. Kelestarian tidak hanya keselarasan alam saja, tetapi kelestarian budaya juga termasuk di dalamnya.

Kusuma menegaskan, melalui kajian Litbang DPPSBI, gunung Lawu layak menjadi kawasan cagar budaya berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Cagar Budaya Nomer 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa cagar budaya tidak hanya bersifat kebendaan, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya, tetapi kawasan cagar budaya yang ada di darat atau di air juga perlu di lestarikan.

“Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan , pendidikan, agama dan kebudayaan usai melalui proses penetapan,” kata Ketua DPPSBI BRMH Kusuma Putra SH MH seperti dikutip SiagaIndonesia.com.

Kusuma mengacu kriteria cagar budaya Pasal 6 UU Cagar Budaya Nomer 11 Tahuan 2010, bahwa cagar budaya dapat berupa benda alam atau buatan manusia yang di manfaatkan oleh manusia, serta sisa sisa biota yang dapat di hubungkan dengan kegiatan manusia atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia.

Ditambahkan, gunung Lawu melahirkan peradaban, hal ini di buktikan dengan adanya peninggalan puluhan situs dan candi candi kuna dari berbagai jaman di gunung Lawu. Selain peradaban jaman, gunung Lawu juga melahirkan tradisi budaya kearifan local yang sampai sekarang masih tetap terus di pertahankan oleh penduduk sekitar.

Gunung Lawu memiliki banyak kriteria sebagai kawasan lanskap cagar budaya. Selain kawasan yang memiliki banyak situs peninggalan baik yang sudah di ekploitasi untuk umum ataupun yang masih terpendam. Gunung Lawu juga memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.

Gunung Lawu memperlihatkan adanya bukti pembentukan lanskap budaya dan memiliki bukti kegiatan manusia yang terpendam.

“Kriteria tersebut sebagaimana di atur pada Pasal 5 UU Cagar Budaya Nomer 11 Tahun 2010, serta penetapan soal kawasan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya seperti di atur di Pasal 10 UU Cagar Budaya Nomer 11 Tahun 2010,” terang Kusuma menegaskan kriteria dan satuan ruang geografis cagar budaya seperti yang di atur oleh Undang Undang Cagar Budaya.

“Dengan diterimanya pendaftaran gunung Lawu sebagai lanskap cagar budaya dari DPPSBI ke BPCB Jawa Tengah, secara otomatis gunung Lawu harus di perlakukan sebagaimana layaknya cagar budaya,” imbuhnya.

Di katakan di Pasal 29 ayat 2 UUCB Nomer 11 Tahun 2010, setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur dan lokasi yang di duga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki dan menguasainya. “Pasal ini menjadi dasar DPPSBI mendaftarkan gunung Lawu sebagai lanskap cagar budaya,” tandasnya.

Selama ini Pemerintah menurut DPPSBI, memberikan lampu hijau untuk mengeksplorasi panas bumi di gunung Lawu. Padahal jika berpedoman para Undang Undang Cagar Budaya Nomer 11 Tahun 2010 Pasal 26, Pemerintah seharusnya berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur atau lokasi yang di duga sebagai cagar budaya.

“Karena masih banyak peninggalan situs sejarah di gunung Lawu seperti Cemara pogog, Sendang Raja, Ringin Jenggot dan situs cagar budaya lainnya yang belum di ekplorasi,” ujarnya.

Gunung Lawu patut ditetapkan sebagai cagar budaya Nasional, karena banyak peninggalan yang mencerminkan karya adiluhung kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia. Gunung Lawu juga menjadi lanskap budaya sekaligus bukti peradaban bangsa.

Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan. Sekaligus mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan keawjiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya.

DPPSBI menegaskan jika ada orang yang sengaja mencegah atau menghalang halangi upaya pelestarian cagar budaya seperti yang tertulis pada Pasal 104 UUCB Nomer 11 Tahun 2017 maka akan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 500 juta. (ist)

Add Comment