Penjarahan Sudah Terjadi Puluhan Tahun

foto
Sisa-sisa situs di Kumitir, Jatirejo Mojokerto. Foto: Detik.com.

Penjarahan dan pengrusakan situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo bukan kasus pertama kali terjadi. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim menyebut, kasus serupa sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu di kawasan cagar budaya nasional di Kecamatan Trowulan, Mojokerto.

“(Penjarahan bata kuno) sudah bertahun-tahun, sejak saya masih kelas 2 SD, sekarang usia saya 53 tahun,” kata Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan BPCB Jatim, Sudaryanto kepada wartawan di kantor Desa Trowulan, Senin (10/4).

Menurut dia, titik penjarahan terjadi di banyak lokasi di wilayah cagar budaya peringkat nasional, Kecamatan Trowulan. Praktik itu tak lepas dari adanya warga yang kala itu berprofesi sebagai pembuat semen bata merah.

Bata-bata kuno yang ditemukan, dikumpukan lalu digiling menjadi bahan bangunan pengganti semen batu. Ada pula yang menjual bata kuno utuh dengan harga Rp 1.000-3.000 per biji, serta memanfaatkan untuk membangun pagar rumah.

“Zaman dulu, Trowulan terkenal tempat pembuatan semen batu bata, terlebih lagi dulu minim peraturan tidak seperti saat ini. Namun, BPCB tak pernah tahu kegiatan masyarakat jual beli benda cagar budaya, termasuk bata kuno. Kalau tahu kami pasti melakukan pencegahan,” terang Sudaryanto seperti dikutip detikcom.

Atas informasi dari masyarakat, kata Sudaryanto, pihaknya pernah melakukan penelusuran praktik jual-beli benda cagar budaya. Namun, pihaknya selalu menemui jalan buntu.

“Jual beli bata merah bukan hal baru, akan tetapi kegiatan mereka selalu di belakang BPCB, kami tak pernah tahu. Dari cerita masyarakat, kalau kami kembangkan, namanya sindikat kami selalu kehilangan jejak,” ungkapnya.

Sudaryanto menilai, praktik penjarahan benda cagar budaya akibat minimnya kesadaran masyarakat atas pentingnya melestarikan warisan sejarah. Padahal, pengrusakan dan penjarahan situs mengakibatkan hilangnya data penting tentang sejarah kebudayaan di masa lalu.

Selain itu, bisa dijerat dengan Pasal 105 UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Dia menampik jika selama ini BPCB tak pernah melakukan sosialisasi tentang SK Mendikbud No 260/M/2013 tentang Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang meliputi lima kecamatan di Kabupaten Mojokerto dan Jombang.

“Sekitar tahun 2015, pihak kecamatan melakukan sosialisasi dengan pembicara dari BPCB. Memang yang diundang hanya para kepala desa, harapannya ke depan kepala desa mensosialisasikan ke masyarakat,” tandasnya. (ist)

Add Comment