Poin-Poin Penting UU Pemajuan Kebudayaan

foto
Mendikbud Muhadjir Effendy pda sebuah acara. Foto: Kemdikbud.go.id.

Setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hampir dua tahun, Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, 27 April lalu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan mengatakan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita.

“Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, R UU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh,” ujar Mendikbud melalui Humas Kemendikbud.

“Dalam menjalankan pelindungan dan pembinaan, arah dan strateginya dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku dan pengelola kebudayaan untuk memperkuat arsitektur pemajuan kebudayaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap proses dan produk kebudayaan yang meluas, merata, dan berkeadilan, serta meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar bangsa, dan meningkatkan mutu tata kelola pemajuan kebudayaan,” ujar Mendikbud.

Selanjutnya untuk pengembangan kebudayaan akan dilakukan penyebarluasan, pengkajian, dan peningkatan keberagaman obyek kebudayaan.

Mendikbud juga mengatakan dalam Pemajuan Kebudayaan, pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan pemanfaatan obyek kebudayaan untuk membangun karakter, meningkatkan ketahanan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kedudukan Indonesia dalam hubungan Internasional.

Poin-Poin Penting
Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat. Pertama, kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa.

Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. UU tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka.

Kedua, sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data berbagai sumber serta kementerian dan lembaga.

Sistem itu disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu. Isinya terkait dengan objek kemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan.

Ketiga, pokok pikiran kebudayaan daerah. Setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional.

Dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah itu, para budayawan hingga pegiat budaya dan pemangku kepentingan berkumpul dalam rangka memajukan kebudayaan daerahnya.

Keempat, strategi kebudayaan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam bidang kebudayaan. Sayangnya, Indonesia belum memiliki strategi dalam memajukan kebudayaan itu sendiri.

Melalui UU ini Indonesia nantinya memiliki strategi kebudayaan yang bakal disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat melalui sejumlah ahli yang memiliki kredibilitas dan kompetensi.

Kelima, rencana induk pemajuan kebudayaan. UU bakal melahirkan rencana induk pemajuan kebudayaan dalam kurun waktu 20 tahun.

Hal itu menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Dengan begitu, arah pembangunan bangsa bakal menjadi lebih kuat dengan dilandasi kebudayaan.

Keenam, dana perwalian kebudayaan. Selain pendanaan melalui APBN dan APBD, juga melalui dana perwalian kebudayaan yang dibentuk pemerintah.

Dana perwalian dimaksud meliputi sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola sebagai sebuah lembaga wali amanat. Atau disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemajuan kebudayaan.

Ketujuh, pemanfaatan kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial.

Karena itu, wajib memiliki izin dari kementerian terkait dengan memenuhi persyaratan. Yakni, memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.

Kedelapan, penghargaan. Terhadap orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan bakal mendapat penghargaan.

Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas ke seseorang yang berjasa dalam bidang kebudayaan.

Fasilitas tersebut dalam bentuk biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan negara, diberikan untuk (terus) mengembangkan karya-karyanya.

Kesembilan, pemberian sanksi. Sanksi dapat diberikan terhadap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat digunakannya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan.

Kemudian, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. (sak)

Add Comment