Satria: Masa Penjajahan, Budaya Baca Lebih Baik

foto
Satria Dharma, Ketua Forum Pengembangan Budaya Literasi Surabaya. Foto: Merdeka.com.

Dua dekade lalu, sastrawan Taufik Ismail pernah diminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djojonegoro meneliti kewajiban membaca siswa-siswa sekolah setingkat SMA di 13 negara dunia. Hasilnya, setiap negara mewajibkan siswanya membaca buku sastra selama tiga tahun masa pendidikan.

Dimulai dari yang terbanyak, Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu mewajibkan siswa SMA membaca 32 judul buku selama tiga tahun.

Berikutnya Belanda dan Perancis sebanyak 30 judul, Jerman Barat sebanyak 22 judul, Swiss dan Jepang sebanyak 15 judul. Sementara Indonesia berada di urutan paling buncit, sebab sama sekali tidak mewajibkan muridnya membaca buku sastra.

Bahkan, menurut Ketua Forum Pengembangan Budaya Literasi Surabaya, Satria Dharma, kondisi yang demikian rupanya sudah terjadi sejak 1943. Lalu terus terjadi puluhan tahun setelahnya. “Sebenarnya Indonesia pernah ada kewajiban membaca itu. Tepatnya, pada masa penjajahan Belanda,” kata Satria kepada Merdeka.com beberapa waktu lalu.

Pada zaman malaise itu, dia menjelaskan, para pelajar di negeri jajahan Belanda pernah diwajibkan membaca buku-buku. Misalnya bagi murid-murid Algemeene Middelbare School (AMS) Hindia Belanda Yogyakarta (25 judul) dan AMS Hindia Belanda Malang (15 judul).

Latar belakang sejarah literasi di Indonesia yang seperti itu, menurut Satria, berakibat pada menurunnya budaya membaca generasi milenial sekarang ini. “Karena kita tidak mengajarkan kebiasaan membaca kepada anak-anak,” ujar Satria.

Gerakan Indonesia Membaca

Berangkat dari keprihatinan itu, Satria lantas terjun menggeluti dunia literasi, salah satunya mendirikan Gerakan Literasi Sekolah. Disusul gerakan berikutnya, ‘Gerakan Indonesia Membaca’. Gerakan-gerakan itu dijalankan bersama kawan-kawannya selama beberapa tahun.

Gerakan literasi ini baru benar-benar terasa saat Menteri Pendidikan dijabat oleh Anies Baswedan. Singkat cerita, Satria dikenalkan temannya kepada Anies Baswedan. Ketika Anies diangkat menjadi Menteri Pendidikan, ide dan gagasannya tentang literasi diakomodir dan dijadikan sebuah gerakan oleh kementerian; Gerakan Literasi Sekolah.

Gerakan tersebut dituangkan dalam Permendikbud No 23 Tahun 2015. Dalam Permen itu setiap sekolah diwajibkan mengalokasikan waktu 15 menit untuk para siswanya membaca buku (selain buku pelajaran) tiap harinya sebelum jam pelajaran pertama. “Sekarang malah dinaikkan menjadi Gerakan Literasi Nasional,” ujarnya.

Masalahnya sekarang, dia melanjutkan, tidak semua Dinas Pendidikan di setiap daerah peduli dengan kewajiban ini. “Juga Kemendikbud, belum punya tim monitoring dan evaluasi untuk program ini,” katanya menambahkan.

Terlebih, sampai sekarang masih banyak pemimpin bangsa yang belum paham betapa pentingnya budaya membaca bagi bangsa. “Ketika pemimpin-pemimpin itu ditanya apakah budaya membaca itu penting? Jawabannya, pasti penting. Tapi, ketika ditanya apa yang Anda lakukan? Ya, tidak ada. Jadi menurut saya karena mereka tidak benar-benar paham,” katanya.

Contoh lainnya soal penghargaan kepada penulis buku. Baru beberapa saat ini dua penulis Indonesia, Tere Liye dan Dee Lestari, memprotes keras tarif pajak royalti yang diminta pemerintah sebesar 15 persen kepada penulis.

Padahal, royalti yang diberikan penerbit ke penulis cuma 10 persen dari penjualan buku. “Ini juga merupakan salah satu bentuk ketidakpahaman para pemimpin,” ujarnya.

Ia merujuk ke pemerintahan India. Di sana, buku sangat murah lantaran disubsidi. Buku dibuat sangat murah. Pemerintahnya bekerja sama dengan penerbitnya. Semisal, mencetak sendiri dengan kertas yang lebih murah. Sehingga, harga buku lebih murah. “Karena pemerintah ikut campur. (Penulis buku) kita bukannya malah disubsidi, malah dipajaki. Ini kan aneh,” katanya.

Dia juga menceritakan rencana besar Uni Emirat Arab (UEA) terhadap literasi. Negeri padang pasir itu akan mengeluarkan UU yang akan memaksa warganya membaca. Dan ini merupakan proyek jangka panjang. Targetnya 10 tahun kemudian warga UEA akan memiliki budaya baca tinggi.

“Seluruh sarana dan prasarana yang merangsang budaya membaca diberi kemudahan,” ujarnya. Satria lalu mengakhiri perbincangan, “Kalau tidak membaca, mau tidak mau kita akan ketinggalan.” (mdk)

Add Comment