Buka Rahasia Pembahasan UU Lewat Panggung Ludruk

foto
Ludruk gabungan dengan lakon Laskar Wetan. Foto: @claudioakbaryudhistira11.

Pembentukan undang-undang (UU) di tingkat pusat kerap berjalan alot oleh konflik kepentingan dari unsur-unsur yang terlibat dalam pennyusunannya. Hal itu dibeber Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam, awal Desember 2017 lalu di Taman Krida Budaya Jawa Timur, Jl Soekarno-Hatta Malang.

Ridwan menyontohkan lamanya masa pembahasan rancangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. UU Nomor 5 Tahun 2017 itu sendiri baru disahkan pada April 2017 lalu.

Ridwan yang merupakan ketua pansus pembahasan RUU Kebudayaan menguraikan, sejak zaman kemerdekaan, baru sekarang Indonesia mempunyai UU yang mengatur soal kebudayaan.

Menurut Ridwan, RUU Kebudayaan ini sudah dipersiapkan sejak dua periode DPR-RI sebelumnya, yaitu periode 2004-2009 serta 2009-2014. Bahkan dicanangkannya sudah sejak 1982 silam.

“Saya sempat takut, apa juga akan gagal terealisasi periode ini. Tapi setelah kami proses selama dua tahun lebih, akhirnya bisa disahkan,” terang pria dari Fraksi Golkar itu seperti dilaporjan JatimTimes.

Dia mengungkapkan, tidak gampang membuat undang-undang bagi negeri yang memiliki sekitar 700 suku bangsa dan lebih dari seribu bahasa ini. Terlebih di tengah anggota DPR RI sendiri banyak memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terhadap UU ini.

“Banyak pro-kontra, karena jajaran anggota dewan ini beragam, ada yang nasionalis, religius, dan lainnya. Harus didekati sesuai idealisme mereka hingga gol,” jelasnya.

Bukan hanya lama dalam waktu pembahasan, RUU Kebudayaan itu pun sempat sepuluh kali ganti judul. Usulan pertama, yakni UU Kebudayaan. Tetapi judul itu dinilai teralu luas dan akan menyulitkan implementasi di tingkat program kerja.

Lalu dibatasi dengan judul UU Tentang Kebudayaan, UU Pelaksanaan Kebudayaan, dan beberapa usulan lain hingga terakhir UU Pemajuan Kebudayaan.

Saat ini, lanjut Ridwan, sebagian besar masyarakat maupun pemegang kebijakan masih melihat kebudayaan sebagai dekorasi, sebagai asesoris bangsa. Oleh karena itu, terbitnya UU tersebut diharapkan dapat menempatkan kebudayaan sebagai suatu bidang atau suatu sektor tersendiri.

“Kami sudah melakukan pendataan dan untuk sementara sudah mencatat bahwa kita memiliki 90 ribu item warisan budaya. Juga mendorong agar ada penambahan anggaran untuk pengembangan kebudayaan,” terangnya.

Paparan itu mendapat sambutan hangat dari ratusan penonton yang memadati Taman Krida Budaya Jawa Timur. Dalam rangka sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan pergelaran Ludruk Gabungan Jawa Timur.

Mengangkat judul Laskar Wetan, lakon yang disutradarai seniman Haryanto itu melibatkan seniman-seniman ludruk dari berbagai daerah di Jawa Timur. Di antaranya Agus Kuprit dan Cak Tawar dari Sidoarjo, Hengki Kusuma dan Hariyanto dari Surabaya, Cahyo Sandidea dan Cak Marsam dari Malang, Memed dari Mojokerto, Nono dari Jombang, dan Proborini dari Gresik.

Dibuka dengan penampilan tari remo, jula-juli, dan juga beberapa tembang jawa, ludruk yang disajikan terus-menerus mengocok perut penonton. Misalnya adegan pertama, saat dua orang prajurit kemerdekaan yang bernama Agus Kuprit dan Cak Tawar didatangi oleh Komandan.

Komandan bertanya, mereka berjuang untuk siapa. Agus Kuprit menjawab bahwa dia berjuang untuk rakyat, berjuang bahu membahu dengan rakyat. Sementara Cak Tawar, menjabab dia menjawab berjuang untuk anak istri dan tetangga di rumah.

Sontak jawaban itu membuat marah Komandan. Cak Tawar pun berulang kali ngeles saat ditanya Komandan. Dia menjelaskan bahwa keluarganya juga bagian dari rakyat. Terlebih dia punya enam anak yang semuanya bernama Pi’i.

“Anak pertama, Jipi’i, kedua Ropi’i, ketiga Lupi’i, keempat Patpi’i, kelima Mopi’i, nah, yang nomer enam ini saya nggak tega nyebut namanya, Komandan… Namanya Nem….,” ujarnya yang lalu disambut riuh tawa dan tepuk tangan penonton. (jtt)

Add Comment