Ada Perusakan di Situs Melek Situbondo

foto
Aktivitas penambangan di area Situs Melek. Foto: suarajatimpost.com.

Minimnya penelitian kecagarbudayaan di Kabupaten Situbondo, membuat situs-situs bersejarah di wilayah tersebut hampir tak terjamah maupun rusak oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Koordinator DANG ACARYA (Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya) Mansur Hidayat kepada suarajatimpost.com, Selasa (23/1).

Salah satu situs yang terbengkalai menurut Mansur Hidayat adalah Situs Melek. Sebuah situs yang berasal dari masa klasik dan terkubur oleh tanah berpasir. Berada di Dukuh Melek, Dusun Krajan, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

“Situs ini diperkirakan merupakan sebuah situs pemukiman yang kaya akan temuan seperti batu bata besar berupa pondasi, gerabah, maupun temuan lepas lainnya,” ungkap Mansur.

Beberapa waktu lalu, Situs Melek sudah diregistrasi oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Timur.

Namun saat ini, kata Mansur situs ini mendapat ancaman serius ketika dibuldoser untuk kepentingan penambangan pasir. Melihat perkembangan di lapangan tersebut, terdapat kerusakan parah dengan terangkatnya struktur situs yang disinyalir dilakukan oleh penambang liar (illegal).

“Maka hal perusakan ini telah melanggar dua Undang Undang sekaligus yaitu Undang Undang Cagar Budaya maupun Undang Undang Minerba,” terang Mansur.

Dalam pers rilis yang dikirim DANG ACARYA yang merupakan lembaga advokasi para pegiat Cagar Budaya se-Kawasan Tapal Kuda, memberikan pernyataan sikap, yaitu:

1. Mengutuk keras tindakan biadab penambang karena telah melanggar UU Cagar Budaya

2. Memproses hukum penambangan pasir yang bersifat illegal tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), yang nyata-nyata telah melanggar UU Minerba pasal 158 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 milyar.

3. Sesuai dengan Rekomendasi Pansus Pertambangan DPRD Jatim yang kemudian dicantumkan dalam Rekomendasi Tematik Poin C, Pansus Pembahas Pertambangan DPRD Jawa Timur pada 16 Mei 2016, yakni Pemerintah Propinsi Jawa Timur perlu membuat kebijakan lokal yang melarang aktifitas pertambangan di Kawasan yang secara sosiologis dan kultural masuk dalam Situs Cagar Budaya, Kawasan Konservasi dan ekosistem khusus.

4. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan langkah-langkah nyata pelestarian Cagar Budaya dengan memulai adanya penelitian dan penulisan sejarah sehingga semakin dikenal di kalangan generasi muda Situbondo. (sjt)

Add Comment