Cagar Budaya Nasional Banyak yang Dirusak

foto
Petugas memeriksa situs Kumitir di Kabupaten Mojokerto. Foto: jawapos.com.

Proses hukum untuk pelestarian cagar budaya nasional harus terus dilakukan. Meski ada satu dua yang sudah mulai diproses, namun masih banyak yang tidak ditindaklanjuti.

Koodinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Jhohannes Marbun atau yang akrab dengan panggi­lan Joe Marbun menyampaikan, seperti yang saat ini terjadi dalam kasus Kumitir di Trowulan yang memasuki proses persidangan, dan tersangkanya ditahan, mestinya untuk kasus lainnya juga diproses hukum juga.

“Dari kasus Kumitir ini teringat kasus SMA 17 Satu Yogyakarta dan kasus Pasar Cinde Palembang. Kita meminta diusut secara hukum,” tuturnya seperti dikutip RMOL.

Joe menerangkan, kasus Kumitir ini merupakan kasus kedua yang berakhir di meja hijau, setelah pada 2015 lalu kasus SMA 17 ‘1’ Yogyakarta disidangkan dan saat ini telah incraht setelah terdakwa melakukan kasasi.

Dia menerangkan, Majelis Hakim MA yang diketuai Artijo Alkostar pada 23 April 2016 mengadili Terdakwa YT(Kasus SMA ’17’ Yogyakarta) dengan Hukuman Badan 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 juta.

“Namun sampai kini putu­san tersebut belum dieksekusi. Bahkan pertengahan 2016 terpidana terendus terlibat kasus narkoba di Sleman dan hanya menjalani rehabilitasi. Ada apa dengan Kejaksaan yang belum mengeksekusi? Begitu pula BPCB Yogyakarta sebagai pihak yang melakukan penyelidikan?” ujarnya.

Demikian pula Kasus Pasar Cinde di Palembang, menurut Joe, yang sebenarnya modusnya sama dengan yang ter­jadi terhadap Kasus Kumitir dan Kasus SMA17 ‘1’ Yogyakarta.

Pasar Cinde Palembang sudah jelas ditetapkan sebagai Cagar Budaya pada April 2017, dan selanjutnya pada September 2017 dirusak dan pertengahan Januari 2018 ini diketahui telah rata dengan tanah.

Jika ditelusuri, kata dia, sejak September 2017, sesaat setelah dihancurkan tahap pertama, Kasus Pasar Cinde tersebut sudah dilaporkan kepada Kepolisian setempat, Pemkot Palembang, dan dilaporkan pula BPCB Jambi.

“Namun proses penyelidikan terhadap Kasus Pasar Cinde tidak dilakukan sampai saat ini. Ada apa dengan BPCB Jambi?” ujarnya.

Demikian pula, kata dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RIsebagai penanggungjawab tertinggi dalam Pelestarian Cagar Budaya Nasional belum menentukan sikap terhadap kasus Pasar Cinde tersebut.

“Mungkinkah BPCB Jambi tidak bergerak karena tidak adanya Restu dari ‘atasan’nya? Untuk itu, tanggapan dan sikap dalam menindaklanjuti kasus ini sangat diperlukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di Trowulan memproses secara hukum seorang warga yang telah melakukan perusakan terhadap salah satu situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Bahkan, FA(24), warga yang merusak bangunan kuno di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto itu pun kini ditahan.

FA dinilai bertanggung jawab atas rusaknya bangunan kuno peninggalan Kerajaan Majapahit di areal persawahan milik Tuminah di Dusun Bendo, Desa Kumitir. Bangunan kuno yang terbuat dari batu bata itu rusak saat lahan sewaan tersebut dilakukan penggalian tanah untuk urukan. Bahkan, batu bata kuno hasil pembongkaran itu dihancurkan.

Kasus perusakan situs ini terjadi pada 9 April 2017. Terjadinya perusakan bangunan kuno ini diketahui setelah salah satu warga mengunggah pembongkaran bangunan kuno tersebut melalui media sosial.

“Kami cek ke lokasi ternyata benar terjadi perusakan situs. Ini langsung kita laporkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPCB Jawa Timur,” ungkap Kasi Pemeliharan Perlindungan dan Pelestarian BPCB Jatim Edy Widodo, Senin (22/1).

Laporan itu lantas ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Beberapa saksi, kata Edy, juga sempat dimintai keterangan. Ia juga menyebut kasus ini juga telah digelar perkara bersama kepolisian beberapa waktu lalu.

“Dan hasil perkara menyimpulkan bahwa FA bertanggung jawab atas perusakan itu. Lalu, kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka tunggal,” tambah Edy. (ist)

Add Comment