Pentingnya Rekonsiliasi Jawa-Sunda untuk Kebhinnekaan

foto
Perlu tafsir ulang atas Perang Bubat. Foto: sportourism.id.

Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali melakukan inovasi dalam memperkuat kebhinekaan Indonesia. Satu demi satu Warisan Kolonial Belanda yang melemahkan dan memecah belah Indonesia direkonstruksi dan diruntuhkan keberadaannya.

Sebelumnya telah berhasil melakukan tafsir ulang cerita kepahlawanan dalam setiap lakon yang dipentaskan dalam kesenian ludruk, ketoprak dan drama. Dalam setiap ceritanya berujung pada kemenangan tokoh pahlawan seperti Sarip Tambak Oso, Untung Surapati, Cak Durasim dan Supriyadi yang pada akhirnya menang melawan kolonialisme Belanda dan Jepang.

Kini Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, akan menggelar rekonsiliasi Jawa dan Sunda pasca Perang Bubat yang memiliki kecenderungan memecah kebhinekaan bangsa.

Perang Bubat adalah perang antara kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda yang terjadi pada abad ke-14 tepatnya pada tahun 1357 yang diakibatkan kesalahpahaman antara Gajah Mada (Patih Majapahit) dan Raja Linggabuana (Raja Sunda) dalam mengartikan sebuah pertemuan.

Dalam sejarah yang ditulis dalam Kitab Pararaton dan Kidung Sunda, Hayam Wuruk (Raja Majapahit) ingin mempersunting Diah Pitaloka (Putri Kerajaan Sunda) untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda yang tidak masuk dalam wilayah Majapahit.

Gajah Mada menghadang utusan Raja Linggabuana di wilayah Bubat demi menaklukkan Nusantara yang didengungkan melalui Sumpah Palapa untuk menyatakan tunduknya Kerajaan Sunda dibawah Kerajaan Majapahit.

Raja Sunda menolak, dan alhasil iring-iringan yang saat itu juga membawa Diah Pitaloka gugur ditangan Gajah Mada.

Sejak saat itulah muncul mitos bahwa tidak boleh orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Meskipun mitos tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian besar dari masyarakat, namun kepercayaan tersebut masih saja muncul di kalangan masyarakat tradisi dan budayawan.

Begitupula dalam aspek pembangunan hingga 2017, tidak ada nama Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit dan Jalan Gajah Mada di Jawa Barat dan tidak ada nama Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran di Jawa Timur.

Menurut Rangga Bisma Aditya, budayawan asal Blitar, narasi perang Bubat yang menyesatkan ini harus segera dihentikan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika yang kita dengung-dengungkan Pemerintah Indonesia.

“Mempercayai narasi perang bubat akan membuat kita tenggelam dalam sejarah kelam bangsa, dimana saat itu Pemerintah Kolonial Belanda-lah yang memunculkan isu perpecahan ini,” katanya kepada TimurJawa.com.

Hal ini menurut Rangga, didasarkan pada tidak adanya prasasti atau relief sebagai sumber data sejarah primer yang memuat cerita Perang Bubat. Bahkan dapat dikatakan bahwa cerita Perang Bubat yang terkandung dalam Kitab Pararaton dan Kidung Sunda adalah cerita fiktif yang diciptakan untuk memecah belah Nusantara.

“Kitab Pararaton baru ditulis pada abad ke-15, tepatnya 117 tahun setelah peristiwa perang Bubat. Begitupula Kidung Sunda yang baru ditulis pada abad-19 oleh Sejarawan Belanda CC Berg. Tidak mungkin sebuah cerita akan ditulis secara detail, jauh setelah peristiwa itu terjadi. Pasti terdapat motif dibalik maksud dan tujuan agar Jawa dan Sunda tidak dapat bersatu,” imbuh rangga.

Rangga menambahkan, motif munculnya Kidung Sunda yang ditulis CC Berg pada tahun 1927 dan dan terjemahan Bahasa Belandanya di tahun 1928 misalnya, sangat dekat dengan momentum Sumpah Pemuda yang disinyalir agar Bangsa Indonesia tidak bersatu.

“Terlebih lagi Kidung Sunda pernah menjadi bahan ajar wajib di sekolah-sekolah Belanda seperti Algemeene Middelbare School (AMS). Hal ini mengindikasikan memang belanda menjadikan peristiwa Perang Bubat sebagai politik de vide at impera alias politik adu domba bangsa Indonesia,” ujar Rangga.

Kini komitmen untuk mengupayakan rekonsiliasi sejarah perpecahan Jawa dan Sunda berlanjut dipundak Gubernur Jawa Timur yang akrab disapa Pakde Karwo.

Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jogjakarta, Sultan Hamengkubuwono X akan melakukan rekonsiliasi kebudayaan yang akan digelar 6 Maret 2018 di Surabaya.

Rekonsiliasi ini nantinya akan melibatkan Prof Dr Agus Aris Munandar dari UI Jakarta, Prof Dr Hariono dari UM Malang, Dr Undang Ahmad dari Unpad Bandung serta Prof Dr Aminudin Kasdi dari Surabaya.

Memang rekonsiliasi ini bukan yang pertama kali digelar, Oktober 2017 Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X telah meresmikan Jalan Ring Road Utara, Selatan dan Barat Jogjakarta dengan nama Jalan Siliwangi, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pajajaran dan Jalan Brawijaya.

Selain itu di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2018 ini akan dipersiapkan perubahan nama dari Jalan Kopo menjadi Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Sentot Alibasya akan diganti dengan nama Jalan Majapahit. (ist)

Add Comment