Pentingnya Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

foto
Mendikbud menerima dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tingkat provinsi. Foto: Kemdikbud.go.id.

Menjelang berlangsungnya Kongres Kebudayaan Indoensia 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerima 20 dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat provinsi.

Dokumen disampaikan langsung oleh 20 orang Kepala Daerah di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, pekan lalu. Mendikbud didampingi Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid.

“Sejumlah PPKD yang telah ditetapkan dan diserahkan kepada pemerintah pusat hari ini akan menjadi modal awal penyusunan Strategi Kebudayaan Nasional yang akan berisi visi besar arah pemajuan kebudayaan Indonesia,” ungkap Mendikbud dalam sambutannya.

Provinsi-provinsi yang menyerahkan PPKD saat itu antara lain Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Papua Barat, Banten, D.I. Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan D.I. Yogyakarta.

Dokumen-dokumen PPKD itu adalah hasil rumusan bersama para pelaku budaya dan pemerintah daerah terkait. Selanjutnya dokumen-dokumen itu akan menjadi bahan pembahasan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018. Acara Kongres Kebudayaan rencananya akan diselenggarakan awal Desember mendatang di Jakarta.

Mendikbud menyampaikan bahwa pendataan kebudayaan adalah pekerjaan yang harus terus dilakukan dan terus dimutakhirkan.

“Maka, saya harap agar pendataan kebudayaan tidak berhenti di sini saja, saat PPKD telah ditetapkan oleh para kepala daerah. Tetapi harus terus dilakukan, disempurnakan, dimutakhirkan, diperbaiki,” tuturnya.

Dengan adanya PPKD, menurut Mendikbud, tidak boleh ada lagi kebijakan-kebijakan dan program-program bidang kebudayaan yang tidak direncanakan dengan baik. Diharapkan, tidak ada lagi pembentukan kebijakan lokal bidang kebudayaan yang disusun berbasis preferensi pejabatnya.

Menurutnya, kebijakan bidang kebudayaan haruslah kebijakan yang berdasarkan pada fakta-fakta lapangan yang bergerak secara riil di masyarakat.

“Dengan begitu, dan hanya dengan begitu, kita bersama dapat mewujudkan tujuan mulia dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, yaitu memajukan kebudayaan Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk karakter bangsa, serta memengaruhi arah peradaban dunia,” ujar Muhadjir dalam arahannya.

PPKD adalah dua dari rangkaian empat dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan yang merupakan pedoman pemerintah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemajuan kebudayaan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Sejauh ini Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud telah menerima 186 PPKD tingkat kabupaten/kota.

“Kongres Kebudayaan kali ini juga tepat disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kebudayaan nasional. Karena peran strategis yang dimainkannya dalam siklus perencanaan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017,” tutur Dirjenbud Hilmar Farid.

“Penyusunan Strategi Kebudayaan merupakan amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dimana tahun ini, Strategi Kebudayaan akan ditetapkan pada saat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018,” demikian penegasan Hilmar Farid. (sak)

Add Comment